Saham Pemkab ke Tambang Emas Disorot Dewan

Aktivitas pertambangan emas di Gunung Tumpangpitu, Pesanggaran, Banyuwangi. (foto/bb/udi)

Banyuwangi (BisnisBanyuwangi.com) – DPRD Banyuwangi mulai bersikap lantang terkait saham pemkab ke investor tambang emas Tumpangpitu, Merdeka Copper Gold,Tbk. Wakil rakyat Kota Gandrung ini mempertanyakan kelanjutan pendapatan dari saham tersebut. Sorotan itu dilontarkan sejumlah fraksi DPRD dalam Paripurna Pandangan Umum Fraksi atas Raperda Pertanggungjawaban APBD 2017, Rabu (6/6) siang.

Fraksi PPP cukup keras menyoroti kondisi ini. Juru bicara Fraksi PPP DPRD Banyuwangi, Samsul Arifin mengatakan laporan Pemkab, muncul penyertaan modal senilai Rp 22,9 miliar ke PT Merdeka Sari Jaya (Merdeka Copper Gold,Tbk) yang dicatat per Desember 2017.

Namun, DPRD belum pernah tahu terkait kelanjutan investasi Pemkab itu. “ Kami pertanyakan dalam bentuk apa investasi itu. Apakah saham, dan bagaimana dengan RUPS. Sejak Perda No.6/2014 tentang Penyertaan Modal, kami belum pernah mendapatkan laporan,” kritik politisi asal Kalibaru ini.

Sorotan tak kalah pedas datang dari Fraksi Demokrat. Fraksi ini menyoroti proses delusi saham Pemkab di tambang emas Tumpangpitu, dari 10 persen menjadi 6,4 persen. Sementara, harga saham tersebut terus naik.

Dari catatan fraksi ini, per 29 Desember 2017, harga saham yang dimiliki Pemkab tembus 2.140 per lembar. “ Jika jumlah saham Pemkab 299 juta lembar, berarti investasi kita naik menjadi Rp 490 miliar. Tapi, kenapa tak tertuang dalam neraca daerah  di tahun 2017,” kritik jurus bicara Fraksi Demokrat Handoko.

Fraksi ini juga menyorot minimnya pencapaian pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2017 yang hanya tercapai 84,5 persen. Bahkan, menurut Handoko, selama empat tahun berturut-turut, sejak tahun 2014, PAD Banyuwangi terus turun. “ Ini jangan terjadi lagi. Sebab, masih banyak potensi PAD yang seharusnya bisa digarap.Misalnya, pajak mineral, IMB dan retribusi telekomunikasi yang masih kosong,” jelasnya.

Fraksi Golkar –PAN juga ikut menyoroti saham Pemkab di tambang emas. Fraksi ini mempertanyakan berapa nilai deviden dari invetasi tersebut. “ Lalu, kapan akan dicairkan dan masuk ke APBD,” tegas Sofiandi, juru bicara Fraksi Golkar.

Sementara Fraksi PKB menyoroti masih rendahnya PAD. Bahkan, sektor pariwisata yang diunggulkan Pemkab, belum menyumbangkan PAD yang siginifikan. “ Jumlah wisatawan kita 4,5 juta orang. Tapi, belum maksimal mendongkrak PAD,” kata Kusnan Abadi, jurus bicara Fraksi PKB.

Selain belum maksimal, Fraksi Gerindra –PKS menyebut ada Rp 71 miliar PAD yang belum bisa dimanfaatkan. Terkait sorotan ini, Pemkab akan memberikan jawaban dalam paripurna lanjutan. (udi)

Pelanggan Tabloid Bisnis Banyuwangi – Harga Langganan Rp. 5.000,-/bulan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here