Bertemu Cagub, 63 Kades Dipanggil Panwaslu

10
Deklarasi tolak politik uang yang digelar Panwaslu Banyuwangi, belum lama ini. (foto/bb/udi)

Banyuwangi (BisnisBanyuwangi.com) – Netralitas perangkat desa di Banyuwangi dalam pilgub Jatim dipertaruhkan. Sebanyak 63 kepala desa (kades) dari 17 kecamatan di Banyuwangi terpaksa berurusan dengan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Banyuwangi. Puluhan kades itu diduga terlibat pertemuan dengan calon Gubernur (cagub) nomor urut dua, Saifullah Yusuf di salah satu rumah tokoh di Genteng. Selain kades, pertemuan tersebut diduga melibatkan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas.

Ketua Panwaslu Banyuwangi Hasyim Wahid mengatakan dugaan pertemuan kades dengan cagub nomor dua itu berawal dari laporan tim sukses cagub Jatim nomor urut 1. “ Laporan kita terima Senin (4/6) siang. Setelah kita plenokan, Panwas berkewajiban menindaklanjuti laporan tersebut. Kita sudah layangkan pemanggilan untuk 63 kades. Mereka akan kita klarifikasi,” kata Hasyim kepada wartawan, Selasa (5/6).

Menurut Hasyim, dugaan pertemuan para kades dengan cagub nomor dua itu digelar, Rabu (30/5) malam. Dari kejadian ini, pihaknya mendapatkan bukti awal yang cukup. Mulai rekaman video kegiatan, hingga dugaan bagi-bagi uang senilai Rp 1 juta per kades. Dari laporan ini, hasil pleno, Panwas menaikkannya menjadi temuan, lalu mengambil tindakan. Sehingga, tidak menjadi bola liar. “ Sesuai aturan Bawaslu, kami harus menindaklanjutinya,” jelas mantan jurnalis ini.

Dalam temuan yang dikantongi Panwas, pertemuan itu diikuti sejumlah pihak, selain 63 kades. Pihaknya akan memanggil seluruh pihak dalam pertemuan itu. Khusus kades, kata dia, proses klarifikasi dilakukan di kecamatan, melibatkan Panwascam.

Hasyim menambahkan, pihaknya hanya memiliki waktu lima hari untuk menangani temuan tersebut. Hasil klarifikasi, akan dijadikan dasar untuk menentukan sikap. “ Jadi, akan kita lihat nanti setelah klarifikasi. Apakah ada pidana, pelanggaran etik atau administrasi. Kita akan kaji dan menentukan langkah dari hasil klarifikasi mendatang,” jelasnya lagi.

Nantinya, lanjut Hasyim, jika ada dugaan unsur bagi-bagi uang, kasus ini akan diserahkan ke Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di Polres Banyuwangi. Sebaliknya, jika ada pelanggaran UU No.6/2014 tentang Desa, pihaknya akan melanjutkannya sesuai aturan yang berlaku.

Lalu, kapan Bupati Anas diperiksa ? Menurut Hasyim, pihaknya tak hanya akan meminta klarifikasi ke Bupati Anas. Namun, pemilik rumah dan seluruh pihak yang terlibat dalam pertemuan itu akan dimintai klarifikasi. “ Yang jelas, semua akan kita mintai klarifikasi, “ ujarnya.

Pilgub Jatim diikuti dua pasangan cagub/cawagub. Cagub/cawagub nomor urut 1, Khofifah Indra Parawansa-Emil Dardak diusung oleh gabungan partai Golkar, Demokrat, PPP, Hanura dan Nasdem. Sedangkan cagub/cawagub nomor urut 2, Saifullah Yusuf (mantan Wagub Jatim dua periode)-Puti Guruh Soekarno diusung oleh PDIP, PKB, Gerindra dan PKS. (udi)

Pelanggan Tabloid Bisnis Banyuwangi – Harga Langganan Rp. 5.000,-/bulan