Sepakat Revisi Perda Miras

7
Made Cahyana Negara. (foto/bb/dok)

Banyuwangi (BisnisBanyuwangi.com) – MARAKNYA peredaran minuman keras (miras) mendapat reaksi dari DPRD Banyuwangi. Ketua DPRD Made Cahyana sepakat jika Perda No.12/2015 tentang Pengawasan Pengendalian dan Penjualan Minuman Beralkohol diirevisi. Terutama, menyangkut sanksi. Menurut politisi PDIP ini, rendahnya sanksi ikut berdampak pada efek jera pelaku peredaran miras. “ Prinsipnya kita setuju, ada revisi Perda Miras. Namun, kita menunggu usulan dari eksekutif. Sebab, revisi ini tak masuk dalam program legeslasi daerah (prolegda) 2018,” kata Made, pekan lalu.

Karena tak masuk prolegda, kata Made, revisi Perda bisa diusulkan oleh eksekutif. Terkait hal ini, pihaknya sudah menjalin komunikasi dengan Bupati. “ Kita akan dorong ada usulan dari eksekutif. Revisi perda sepertinya sangat perlu,” jelas Ketua DPC PDIP ini. Pihaknya juga akan melihat penjadwalan prolegda 2018. Sehingga, jika ada usulan revisi perda tak menganggu pembahasan raperda lainnya.

Senada dengan DPRD, Bupati Abdullah Azwar Anas mendukung jika Perda Miras direvisi. Sebab, menurutnya, pengiriman miras, khususnya yang tradisional sudah makin pintar. Tak hanya lewat Pelabuhan Ketapang, namun nekad menggunakan jalur laut di Selat Bali dengan kapal nelayan. “ Kita akan dorong pembuatan perda baru,” jelas Anas.

Sementara itu, Kapolres Banyuwangi AKBP Donny Adityawarman menegaskan revisi Perda Miras sangat mendesak. Sebab, ini menjadi senjata bagi penyidik untuk menjerat pelaku dengan sanksi lebih berat. “ Selama ini, hanya tindak pidana ringan (tipiring). Dendanya juga ringan. Jadi, kurang memberikan efek jera,” kata Kapolres.

Harapannya, dengan revisi perda, sanksi dan hukuman yang diberikan bisa lebih berat dari sebelumnya. Sehingga, para pelaku peredaran miras akan berpikir dua kali untuk kembali menjalankan aksinya. Menurutnya, peredaran miras berdampak pada angka kriminalitas. Akibat miras, banyak kasus kriminal muncul. Mulai tawuran antarremaja dan aksi kejahatan lain. (udi)