Dewan Minta Perbup Sertifikat Massal Dipercepat

12
Made Cahyana Negara. (foto/bb/dok)

Banyuwangi (BisnisBanyuwangi.com) – DPRD Banyuwangi serius mengawal program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) atau sertifikat massal. Ketua DPRD Banyuwangi Made Cahyana Negara menegaskan pihaknya mendesak Pemkab segera menerbitkan Perbup sebagai payung hukum program PTSL. Sehingga, jajaran di tingkat desa bisa segera melaksanakan program yang ditunggu masyarakat tersebut. “ Sejak awal, kami mendukung jika ada Perbup untuk PTSL. Ini sifatnya mendesak dan dibutuhkan rakyat. Ini juga program Pak Jokowi,” kata Made, pekan lalu.

Ketua DPC PDIP Banyuwangi ini berharap ada persepsi yang sama antara DPRD dan Pemkab terkait kebutuhan payung hukum PTSL ini. Sebab, pemerintah desa dan masyarakat butuh kepastian hukum dalam menjalankan program PTSL. Apalagi, sertifikat tanah sangat dibutuhkan masyarakat. “ Intinya, kami kawal terus agar segera terbit Perbup,” pungkasnya.

Desakan juga dilontarkan Ketua Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Banyuwangi Rudi Latief. Ketua BPD Genteng Kulon ini menegaskan Perbup harus segera dikeluarkan. Sebab, menjadi payung hukum bagi desa melaksanakan PTSL. Menurutnya, jika Perbup tak segera dikeluarkan, pihak desa akan kebingungan menggulirkan program sertifikat tanah massal tersebut. Menurut Rudi, dari 189 desa di Banyuwangi, bagu 10 desa yang sudah mengambil program PTSL. Tahun 2018, hanya 21 desa yang mengambil. “ Kalau tidak ada Perbup, bagaimana bisa selesai PTSL ini. Terus desa lainnya kapan,” tegasnya. Padahal, kata Latief, tahun 2019 ditargetkan seluruh desa sudah menggelar PTSL.

Rudi menambahkan, Perbup ini sebagai payung hukum pungutan biaya PTSL sebesarr Rp 150.000. Dengan Perbup, pihak desa tidak  bisa memungut biaya lebih dari yang ditentukan. “ Kalau tidak ada Perbup,  pihak desa hanya sosialisasi PTSL. Tidak jelas kapan pelaksanaanya,” tegasnya.

Rudi memberikan bocoran, sejatinya Perbup tersebut sudah disiapkan. Namun, ada beberapa oknum kades yang salah paham dengan biaya Rp 150.000. “ Padahal, biaya itu sudah cukup, sesuai SKB tiga menteri. Bagi kades yang keberatan, sebaiknya tidak usah ambil PTSL. Itu solusinya,” tegas Rudi. Namun, kata dia, resikonya, kades tersebut harus berhadapan dengan masyarakat. Sebab, PTSL sangat ditunggu warga untuk mendapatkan sertifikat tanah dengan mudah dan murah.

Sementara itu, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas menegaskan Perbup sudah siap diundangkan. Hanya saja, ada 20 desa yang terlanjur memungut biaya PTSL sebelum Perbup diteken. “ Makannya, kita ajak bicara dulu. Sejatinya, Perbup sudah siap,” tegas Anas. (udi)