Tarif PDAM akan Naik Setiap Tahun

9
Kusnan Abadi. (foto/bb/udi)

Banyuwangi (BisnisBanyuwangi.com) – PELANGGAN PDAM sepertinya harus bersiap merogoh kocek lebih. Sebab, mulai tahun ini, tarif berlangganan PDAM akan naik setiap tahun. Namun, kenaikannya dijamin tak setajam sebelumnya. Rencana kenaikan tarif  berkala ini merupakan amanat rancangan Perda Pendirian PDAM yang sudah dirampungkan DPRD Banyuwangi. Selain mengatur kenaikan tarif  berkala, raperda ini mengatur perubahan PDAM menjadi perusahaan umum daerah (perumda).

Ketua Pansus Raperda Pendirian PDAM Kusnan Abadi menjelaskan rencana kenaikan tarif berkala ini untuk memastikan biaya operasional dan pelayanan dari perumda yang membidangi air bersih ini. “ Jadi, ada amanat dalam raperda ini bahwa tarif langganan akan dinaikkan setiap November. Lalu, berlaku mulai awal tahun. Tapi, kenaikannya tidak tajam. Sehingga, masyarakat tidak akan teras,” kata Kusnan, pekan lalu.

Pihaknya mencontohkan, sebelumnya, kenaikkan tarif  PDAM cukup mengagetkan. Dari Rp 875 per meter kubik, menjadi Rp 1800 per meter kubik. Kenaikan ini, lanjut Kusnan, lantaran 13 tahun tarif  PDAM tak naik. Karena itu, kenaikan berkala nanti dipastikan tidak besar. Sebab, dilakukan setiap tahun, menyesuaikan kebutuhan biaya operasional. “ Kalau naiknya sedikit, tapi tiap tahun, tentunya tidak akan terasa. Beda ketika lama tidak naik, mendadak naik tajam. Ini membebani,” jelas politisi PKB asal Genteng tersebut.

Ditambahkan Kusnan, pergantian nama PDAM menjadi perusda mengacu pada PP No.54/2006. Nama perusda ini menunggu persetujuan Bupati. “ Namanya yang diusulkan beragam. Bisa Perumda Sritanjung atau Perumda Tirta Sritanjung. Itu terserah ke Bupati sebagai kuasa pemilik modal,” imbuhnya.

Dalam raperda ini, lanjut Ketua Komisi III DPRD tersebut, juga mengatur pembagian laba hingga dana  cadangan minimal 30 persen. Lalu, mengatur jajaran direksi hingga pengawas yang disesuaikan dengan jumlah pelanggan. “ Kalau usulan jajaran direksi mengacu pada PP 54/2006. Bedanya, tidak ada persyaratan khusus. Misalnya, harus mengantongi sertifikat keahlian dan lainnya,” jelas Kusnan.

Raperda Pendirian PDAM ini selanjutnya menunggu hasil fasilitasi di Pemprov Jatim. Pihaknya berharap setelah Raperda disahkan, segera ada pemilihan direksi definitif di perumda yang mengurusi jaringan air bersih ke warga tersebut. Lalu, ada kepastian peningkatan pelayanan kepada masyarakat. (udi)