Pansus : Sanksi Adminduk Tak Harus Denda

7
Marifatul Karmila. (foto/bb/udi)

Banyuwangi (BisnisBanyuwangi.com) – PANSUS revisi Perda Adimistrasi Kependudukan (Adminduk) DPRD Banyuwangi tak kenal kompromi untuk menghapus denda keterlambatan adminduk. Salah satu alasannya, tak ditemukan di daerah lain yang memberlakukan denda adminduk dengan nominal tinggi. Apalagi, membebani masyarakat.

Ketua Pansus revisi Perda Adminduk DPRD Banyuwangi Marifatul Karmila menegaskan pertemuan terakhir dengan jajaran eksekutif, pekan lalu, tetap belum menemukan titik temu. Artinya, terkait denda masih akan diberlakukan dalam revisi Perda Adminduk tersebut. “ Kalau kami di pansus, tetap berpegang teguh jangan ada denda. Kecuali, bagi WNA. Ini agar tak membebani masyarakat,” kata politisi Golkar ini.

Politisi yang akrab dipanggil Rifa ini menjelaskan, hasil studi banding ke beberapa daerah di Jatim dan Bali, tak ada yang memberikan sanksi denda bagi keterlambatan adminduk. Rifa mencontohkan di Denpasar dan Tabanan yang menjadi percontohan adminduk justru membebaskan tarikan denda. Sedangkan di Jatim, beberapa kabupaten seperti Tulungagung dan Sidoarjo juga membebaskan denda. Bahkan, di Trenggalek hanya diberlakukan denda Rp 1000 bagi keterlambatan adminduk. “ Ini artinya, kita juga harus bisa menerapkan seperti itu. Kenapa harus membebani masyarakat,” ujar wakil rakyat dari Dapil II tersebut. Apalagi, kata Rifa, hasil dengar pendapat ke masyarakat, tak ada satupun yang mau dengan revisi Perda Adminduk dengan menaikkan denda.

Ditambahkan Rifa, pihaknya tetap tidak setuju jika denda keterlambatan adminduk dinaikkan. Sebaliknya, jika tidak ada  jalan lain, denda adminduk boleh diterapkan. Namun, nilainya harus diturunkan. Dari Rp 50.000,  turun hingga maksimal Rp 10.000. “ Menurut kami, harus cari alternatif lain. Sanksi adminduk tidak harus denda. Kasihan masyarakat,” tegasnya.

Menurut Rifa, ketika denda sebesar Rp 50.000 diberlakukan, masyarakat mengaku banyak yang enggan mengurus KTP dan lainnya. Apalagi, jika denda dinaikkan hingga Rp 250.000,. Pihaknya khawatir, makin banyak warga yang enggan mengurus administrasi kependudukan.

Selama ini, lanjut Rifa, eksekutif, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil hanya berpegang pada alasan memberikan kedisiplinan kepada masyarakat terkait denda ini. Padahal, kata dia, harus dicarikan  alternatif agar sanksi yang diberikan tidak membebani masyarakat. Dalam revisi Perda No.2/2014 tentang Adminduk sanksi denda bagi keterlambatan administrasi akan dinaikkan cukup tajam. Bagi warga lokal, dikenai Rp 250.000, sebelumnya hanya Rp 50.000. Sedangkan WNA, denda naik dari Rp 100.000 menjadi Rp 500.000. “ Kalau WNA, kami sepakat. Karena ini demi ketertiban warga pendatang dari luar,” pungkasnya. (udi)