Dewan Sepakat Bebaskan Denda KTP

Marifatul Karmila. (foto/bb/udi)

Banyuwangi (BisnisBanyuwangi.com) – RENCANA pemberlakuan denda bagi keterlambatan administrasi kependudukan mendapat penolakan DPRD Banyuwangi. Para wakil rakyat tak sepakat pemberlakuan denda. Justru, mereka mendukung pembebasan denda bagi warga yang terlambat mengurus KTP atau administrasi kependudukan lainnya. Salah satu alasannya, Dewan menginginkan pelayanan maksimal bagi masyarakat. Apalagi, selama ini, banyak masyarakat yang terkadang mengurus KTP dan sejenisnya menitipkan kepada petugas di tingkat desa.

“ Kami tak sepakat pemberlakuan denda. Ini demi pelayanan maksimal ke masyarakat,” kata Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda Administrasi Kependudukan DPRD Banyuwangi Marifatul Karmila, pekan lalu.

Politisi Golkar ini menjelaskan penerapan administrasi kependudukan belum dipahami maksimal oleh masyarakat. Pihaknya khawatir, penerapan sanksi yang cukup mahal, sebesar Rp 250.000, akan membebani masyarakat. Menurutnya, tak semua masyarakat mau mengurus administrasi sendiri, meski sudah ada kemudahan pelayanan. Ditambahkan Rifa, masyarakat kerap mengurus administrasi kependudukan dengan meminta jasa petugas desa. Imbasnya, ketika petugas desa sibuk, pengurusan administrasi tak bisa dilakukan dengan cepat. Jika dikenai sanksi denda, kata Rifa, dikhawatirkan akan banyak masyarakat yang terkena. Karena itu, pihaknya menolak jika denda keterlambatan administrasi dinaikkan, dari Rp 50.000 menjadi Rp 250.000 bagi warga lokal. Sedangkan warga asing, dari Rp 100.000 menjadi Rp 500.000.

Terkait pembahasan raperda ini, pihaknya sudah melakukan studi banding ke Pemkot Denpasar dan Pemkab Tabanan, Bali. Di dua kota tersebut, tak ada denda bagi keterlambatan administrasi. Meski begitu, pelayanan administrasi kependudukan bisa berjalan maksimal. Sebab, jajaran tingkat desa dilibatkan dalam menggerakkan warga mengurus tertib administrasi kependudukan. “ Kita akan bawa persoalan sanksi denda ini dengan konsultasi ke Biro Hukum Provinsi. Nanti hasilnya seperti apa,” jelas Rifa.

Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jafri Yusuf mengatakan pemberlakuan denda bukan semata-mata mengejar pendapatan asli daerah (PAD). Namun, memberi pelajaran disiplin ke masyarakat terkait administrasi kependudukan. “Kalau hanya mengejar PAD, nilainya sangat kecil. Tapi, fokusnya memberikan disiplin ke masyarakat dengan memberikan sanksi denda yang tinggi,” katanya.

Dijelaskan, sanksi ini juga mengatur ketertiban masyarakat. Pejabat ini mencontohkan ketika orang luar keluar masuk ke Banyuwangi. Jika tidak diberikan aturan sanksi tegas, dikhawatirkan tidak memberikan efek jera. Sehingga, menganggu pengamanan data administrasi kependudukan. “ Ini juga menekankan disiplin waktu bagi masyarakat,” jelasnya. Menurut Jafri, PAD dari denda keterlambatan administrasi kependudukan ini sangat kecil. Tahun 2017, hanya sekitar Rp 600 juta. Kebanyakan, denda keterlambatan pengurusan KTP. Sisanya, akta kelahiran dan surat pindah domisili. “ Intinya, kita ingin memberikan pembelajaran disiplin waktu kepada masyarakat. Sebab, berdampak pada pengamanan data kependudukan,” imbuhnya. Selama ini, kata Jafri, denda keterlambatan administrasi kependudukan diatur dalam Perda No.2/2014. (udi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here