Hati-hati, Bagikan Sembako Saat Pilgub

13
Hasyim Wahid. (foto/bb/udi)

Banyuwangi (BisnisBanyuwangi.com) – PEMBAGIAN sembako jelang Lebaran menjadi tradisi rutin. Namun, tahun ini, mereka yang berniat menggelar pembagian sembako harus sedikit berhati-hati. Sebab, momen bulan puasa bersamaan dengan masa kampanye pilgub Jatim. Sehingga, rawan disusupi muatan politis. Pembagian sembako yang diselipi ajakan memilih pasangan cagub bisa masuk kategori politik uang. Bisa dipidana hingga dua tahun.

“Ini yang menjadi perhatian serius kita. Masa kampanye pilgub bersamaan puasa Lebaran. Ada tren politik uang dengan dibungkus zakat,” kata Ketua Panwaslu Kabupaten Banyuwangi Hasyim Wahid usai deklarasi pilgub anti politik uang dan politisisasi SARA, Rabu lalu.

Karena itu, pihaknya mengimbau tim sukses atau pasangan cagub yang ingin membagikan sembako bisa melewati Baznas. Sehingga, terhindar dari kemungkinan jeratan pidana politik uang. “ Ini memang rawan, ketika masyarakat butuh uang jelang Lebaran, bepotensi dimanfaatkan untuk politik uang,” jelasnya.

Hasyim menjelaskan, pidana politik uang tidak harus tertangkap tangan membagikan uang untuk mengajak memilih pasangan calon. Ketika didapati pembagian sembako disertai ajakan memilih bisa masuk kategori pidana politik uang. Menurutnya, pidana politik uang bisa divonis penjara 1-2 tahun. Tahun lalu, pihaknya juga sempat memproses politik uang hingga persidangan.

Ditambahkan, pilgub tahun ini cukup rawan politik uang. Apalagi, masa kampanye cukup lama. Sekitar 129 hari, terhitung 15 Februari hingga 23 Juni 2018. Masa kampanye ini juga bersamaan datangnya puasa Ramadhan hingga Lebaran. “ Masa Lebaran itu yang paling rawan. Di saat banyak kebutuhan sembako dan uang, dibalut dengan ajakan memilih pasangan cagub,” tegas mantan jurnalis ini.

Mengantisipasi politik uang, pihaknya mengajak tim sukses cagub/cawagub dan berbagai elemen menggelar deklarasi. Pihaknya bekerjasama dengan Satgas Politik Uang Polres untuk memberangus politik uang. Jika ada masyarakat yang melapor, Panwas akan memproses di Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Lalu, penyidikan selama 17 hari dan 7 hari di Kejaksaan, sebelum dilimpahkan ke pengadilan. Selain politik uang, politisasi SARA juga layak diwaspadai. Meski Banyuwangi potensinya cukup kecil, hal itu tetap diwaspadai.  (udi)