Dukung Nyalon Cawapres, Ketum PKB Disemprit Kartu Hijau

27
Deklarasi masyarakat lintas elemen di Banyuwangi mendukung Cak Imin maju sebagai Cawapres, Sabtu (17/2). (foto/bb/udi)

Srono (BisnisBanyuwangi.com) – Pemilu Presiden masih jauh. Namun, aksi dukungan ke salah satu calon mulai muncul di Banyuwangi. Seperti dukungan bagi Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (Ketum PKB), Muhaimin Iskandar alias Cak Imin untuk maju sebagai calon wakil presiden (cawapres).  Kalangan lintas masyarakat menggelar deklarasi dukungan cawapres Muhaimin di Pondok Pesantren (ponpes)  Bahrul Hidayat, Desa Parijatah Kulon, Kecamatan Srono, Banyuwangi, Sabtu (17/2).

Lintas masyarakat ini berasal dari beragam elemen. Mulai pengasuh ponpes, mahasiswa,
guru, petani, nelayan hingga pemerhati lingkungan. Mereka sengaja mendukung Muhaimin lantaran berasal dari kader murni Nahdlatul Ulama (NU).

Yang unik, deklarasi dukungan ditandai dengan mengacungkan kartu hijau. Warga kompak mengangkat kartu sembari mengenakan kaos bergambar Muhaimin Iskandar. Disertai pembacaan dukungan. “ Kami warga dari lintas elemen di Banyuwangi sepakat mendukung Muhaimin Iskandar maju dalam Pilpres 2019. Minimal sebagai cawapres,” kata koordinator deklarasi, Syaifudin Zuhri.

Juru bicara Forum Nahdliyin Bersatu Banyuwangi ini menjelaskan kartu hijau sebagai akar rumput. Artinya, dukungan benar-benar muncul langsung dari bawah. Pihaknya berharap Cak Imin, panggilan Muhaimin Iskandar, bisa mewakili masyarakat bawah menjadi  cawapres. “ Cak Imin itu lahir dari NU. Ketika menjadi pemimpin, kami yakin bisa mendengar aspirasi wong cilik,” tegasnya. Menurutnya, deklarasi dukungan ini merupakan lanjutan deklarasi akbar Jawa Timur di Sidoarjo, 9 Februari lalu. Pihaknya akan terus mengawal dukungan ini hingga meluas ke seluruh daerah.

Salah satu peserta deklarasi, Lailatul Masruroh mengaku sengaja ikut mendukung Cak Imin menjadi cawapres. Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Srono, Banyuwangi ini meyakini, Cak Imin akan memperjuangkan nasib guru swasta ketika menjadi Wapres. “ Nasib guru swasta, terutama di bawah naungan Kementerian Agama sangat miris. Gaji telat itu sudah biasa. Apalagi, sertifikasi, jauh dari kami,” keluhnya.

Meski sudah mengajar sejak 2009, pihaknya yang menjadi guru kelas belum mendapatkan kejelasan nasib. Bahkan, belum ada kepastian masuk dalam data K2 yang menjadi syarat CPNS. “ Ini keluhan kami. Harapannya, kalau Cak Imin yang menjadi Wapres, nasib guru MI bisa diperhatikan,” pungkasnya. (udi)