PHRI Belum Sepakat Tax Monitor

8
Petugas bersiap menyambut tamu di lobi salah satu hotel di kota Banyuwangi. (foto/bb/dok)

Banyuwangi (BisnisBanyuwangi.com) – RENCANA pemasangan alat tax monitor di seluruh hotel dan restoran di Banyuwangi tak mendapat dukungan penuh. Justru, pengusaha hotel dan restoran belum sepakat pemasangan tersebut. Alasannya, dibutuhkan sosialisasi mendalam sebelum peralatan itu terpasang seluruhnya. Para pengusaha juga berharap pemasangan tax monitor tak meresahkan. Lalu, dicarikan solusi jalan tengah.

“ Kita sudah sampaikan realitas dan kondisi di lapangan. Intinya, pengusaha belum sepakat dengan pemasangan tax monitor itu,” kata Ketua Pengusaha Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Banyuwangi Zaenal Mustakim usai bertemu Komisi II DPRD Banyuwangi, pekan lalu.

Belum sepakatnya pemasangan tax monitor kata dia, didasari beberapa alasan. Salah satunya, belum ada info secara rinci terkait peralatan tersebut. “ Dalam persepsi kami, tax monitor berarti segala kegiatan dimonitor. Padahal, mengamankan pembayaran pajak. Ini yang harus disosialisasikan,” jelasnya. Pihaknya berharap ada sosialisasi yang komperhensif. Sehingga, bisa diketahui secara pasti manfaat dan kelebihan tax monitor. Khususnya bagi pengusaha.

Menurut Zaenal, tahun lalu, tanpa tax monitor yang menyeluruh retribusi dari hotel dan restoran bisa tembus Rp 22 miliar, jauh di atas target awal Rp 22 miliar. Tahun 2018, kata dia, ditargetkan sekitar Rp 30 miliar. “ Ini yang membuat kami kaget, tapi informasi belum jelas,” ujarnya. Dijelaskan, sejatinya, setap tahun pendapatan pajak selalu naik. Bahkan, bisa mengikuti rencana pembangunan daerah sebesar 10-15 persen. “ Harapannya, kenaikan pendapatan pajak ini menjadi acuan tahun selanjutnya. Jadi, otomatis akan naik,” pintanya. Terkait persoalan pajak dan tax monitor ini, pihaknya berharap ada solusi terbaik bagi pengusaha. Sebab, selama ini, pengusaha menjadi mitra yang baik bagi pemerintah.

Ketua Komisi II DPRD Banyuwangi Handoko berharap perihal tax monitor ada pemahaman persepsi antara pengusaha dan pemerintah. Sehingga, tidak ada rasa saling khawatir. “ Inilah pentingnya sosialisasi,” tegasnya. (udi)