Satpol PP Jangan Mandul Terapkan Perda Janur

21
Siti Mafrochatin Ni'mah. (foto/bb/udi)

Banyuwangi (BisnisBanyuwangi.com) – PERDA Perlindungan Tanaman Kelapa alias Perda Janur resmi diundangkan tahun lalu. Mantan Ketua Pansus Raperda Janur DPRD Banyuwangi, Siti Mafrochatin Ni’mah meminta Satpol PP tegas menerapkan  lembaran hukum daerah tersebut. Salah satunya, penerapan sanksi. Pihaknya juga mendesak adanya koordinasi  patroli antara Satpol PP dan  Polsek KP3 Tanjungwangi dalam pemantauan pengiriman janur dari Pelabuhan Ketapang.

“ Perda sudah diundangkan. Kami minta Satpol PP segera bergerak, tegas mengamankan Perda tersebut,” kata politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, pekan lalu. Menurutnya, Satpol PP menjadi garda terdepan mengawal pelaksanaan Perda. Pihaknya meminta Satpol PP bisa berkerjasama dengan KP3 Tanjungwangi dalam mengawasi pengiriman janur, khususnya di Ketapang.

Menurut Ni’mah, pelaksanaan Perda Janur sangat ditunggu masyarakat. Apalagi, lahirnya Perda ini juga berawal dari keinginan masyarakat. Terutama, menekan maraknya pencurian janur. “ Selama ini, pencurian janur yang paling dikeluhkan. Ini yang harus dilawan dengan Perda. Pencurian harus disanksi berat sesuai Perda,” jelasnya.

Sejak disahkan, kata Ni’mah, Perda sudah melalui proses sosialisasi. Lalu, sejak diundangkan, Perda harus diberlakukan  enam bulan kemudian. Pihaknya juga mengimbau Dinas Pertanian ikut melakukan sosialisasi Perda Janur. Sehingga, masyarakat bisa tahu dengan aturan terbaru tersebut. “Harapannya, benar-benar ada efek jera bagi pelaku pencurian janur,” tegasnya lagi.

Ni’mah, berharap pelaksanaan Perda Janur tidak sampai mandul. Sehingga, Satpol PP bisa lebih garang mengawal Perda tersebut. “ Posko pengawasan sesuai amanat Perda juga harus direalisasikan,” pintanya. Pihaknya memastikan akan terus mengawal pelaksanaan Perda tersebut. Sebab, Banyuwangi memiliki banyak potensi pengembangan  pohon kelapa.  Apalagi, ada satu satu jenis kelapa yang menjadi unggulan Banyuwangi. Dengan Perda, harapan petani bisa mengembangkan komoditi kelapa bisa terwujud.

Dalam Perda Janur ini, sanksi yang diberikan cukup berat. Denda Rp 50 juta atau pidana kurungan selama 6 bulan. Perda ini mengatur proses pengambilan janur. Yakni, wajib mengantongi izin berlapis. Mulai  dari pemilik janur hingga Camat. Selain janur, larangan juga berlaku bagi pengambilan batang kelapa produktif.

Perda ini juga mewajibkan Pemkab Banyuwangi membentuk tim pengawasan dan pembinaan tanaman kelapa. Tim ini di bawah kendali Bupati. Tekhnisnya di bawah naungan Dinas Pertanian Kabupaten.

Perda Janur yang merivisi Perda yang sudah ada merupakan inisiatif dari DPRD. Inspirasinya, akibat menurunnya produksi kelapa di Banyuwangi. Data di tahun 2011, produksi kelapa di Banyuwangi mencapai sekitar 132.000 ton. Di tahun 2016, anjlok tajam, tersisa sekitar Rp 72.000 ton. Salah satu pemicunya, tingginya pengambilan janur secara liar. (udi)