Laporan Ngadat, Warga Ancam Gugat BK DPRD

19
Zaenuri Ghazali, pengacara warga yang akan menggugat BK DPRD Banyuwangi, Selasa (6/2). (foto/bb/Bali Post/udi)

Banyuwangi (BisnisBanyuwangi.com) – Kinerja Badan Kehormatan (BK) DPRD Banyuwangi,Jatim mendapat sorotan. Gara-gara ngadat menangani laporan dugaan asusila oknum anggota DPRD, lembaga ini akan digugat ke Pengadilan Negeri Banyuwangi. Ancaman ini dilontarkan kuasa hukum warga pelapor, Zaenuri Gazali usia mendatangi BK DPRD Banyuwangi, Selasa (6/2).

Pengacara asal Situbondo, Jawa Timur ini menjelaskan pihaknya sudah melayangkan laporan resmi ke BK sejak 22 Januari 2018. Isinya, dugaan pelanggaran etik dan asusila dari Ketua Komisi IV DPRD Banyuwangi, M. Taufik. Dalam laporan itu juga dilampirkan bukti dugaan etik. Yakni, bukti percakapan pesan singkat terlapor dengan Rina Evayanti yang berstatus istri orang. Termasuk rekaman video saat dilakukan penggerebekan oleh keluarga pelapor.

Namun, kata Zaenuri, hingga 14 hari laporan, belum ada perkembangan apapun dari BK kepada kliennya, Didik Anan Pratama. Bahkan, ketika pihaknya mendatangi kantor BK tak satupun anggotanya masuk kantor. ” Kami sudah memberikan waktu hingga 14 hari. Tentunya harus ada perkembangan terbaru. Tapi belum ada klarifikasi apapun ke kami sebagai pelapor,” kata Zaenuri.

Pihaknya menyayangkan kinerja BK DPRD sebagai salah satu alat kelengkapan Dewan. Bahkan, menerima anggaran kinerja setiap bulan. ” Tapi kinerjanya belum bisa kami rasakan sebagai masyarakat,” kritiknya. Seharusnya, sesuai aturan, kata dia, BK menggelar mediasi hingga sidang etik dengan menghadirkan pelapor dan terlapor. Sehingga, BK bisa mengeluarkan rekomendasi keputusan terkait pelaporan tersebut. ” Kalau hanya diklarifikasi sepihak, apalagi tidak sampai ke sidang etik, bagaimana kinerja BK ini,” sindirnya. Pihaknya memberikan toleransi seminggu bagi BK DPRD untuk segera menggelar sidang kasua dugaan asusila ini. Jika tidak, pihaknya mewakili keluarga pelapor akan melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Banyuwangi. Materinya, BK DPRD melakukan perbuatan melawan hukum. Sebab, tidak menanggapi serius laporan yang masuk.

Ketua BK DPRD Banyuwangi, Sugirah mengatakan kasus laporan dugaan asusila yang diterimanya masih dalam proses penanganan. ” Jadi, kami sudah bergerak melakukan penanganan. Termasuk, klarifikasi ke terlapor,” jelas politisi PDIP ini. Hasil klarifikasi, kata Sugirah, pihak terlapor membantah melakukan asusila. Selanjutnya, pihaknya menunggu hasil rapat internal untuk menentukan sikap BK.

Kasus dugaan kode etik dan asusila oknum anggota DPRD Banyuwangi ini mencuat pertengahan Januari lalu. Pelapornya, Didik Anan Pratama (36) asal Desa Bangsring, Kecamatan Wongsorejo, Banyuwangi. Pria ini mengaku oknum Dewan, Ahmad Taufik menjalin hubungan denganĀ  istrinya, Rina Evayanti. Dugaan hubungan terlarang itu dipergoki 3 Desember 2017.

Kala itu, Ahmad Taufik, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ditemukan berduaan dengan Rina Evayanti di salah satu rumah warga di Kelurahan Karangejo, Banyuwangi. Sementara, Ahmad Taufik berdalih tidak pernah melakukan asusila.