Komisi III Minta Naikkan Pajak Hotel Ketimbang NJOP

Kusnan Abadi. (foto/bb/udi)

Banyuwangi (BisnisBanyuwangi.com) – KOMISI III DPRD Banyuwangi bersuara lantang terkait rencana kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan Pajak Bumi Bangunan (PBB). Komisi yang membidangani anggara daerah tersebut justru lebih sepakat kenaikkan pajak hotel dan pariwisata. Sebab, dinilai lebih realitis.

Ketua Komisi III DPRD Banyuwangi Kusnan Abadi menegaskan pihaknya tak sepakat jika NJOP dan PBB harus naik di tahun 2018. Sebaliknya, pemerintah daerah diminta mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD). Salah satunya, melalui pajak hotel dan pariwisata. “ Itu akan lebih realistis. Apalagi, tingkat hunian hotel di Banyuwangi selalu bagus. Kunjungan wisatawan juga naik terus,” kata politisi PKB ini, pekan lalu.

Selama ini, kata Kusnan, tingkat hunian hotel di Banyuwangi rata-rata 75 persen. Bahkan, ketika musim liburan bisa 100 persen. Artinya, kata dia, kunjungan wisatawan ke Banyuwangi cukup melimbah. Dari data itu, seharusnya PAD Banyuwangi, khususnya sektor pariwisata (hotel, restoran) bisa digenjot. Di tahun 2017, PAD sektor pariwisata sekitar Rp 29 miliar. Tahun 2018, diharapkan bisa naik hingga Rp 80 miliar. “ Kalau data wisatawan terus naik dan tingkat hunian hotel tinggi, idealnya PAD bisa digenjot,” ujar  politisi asal Genteng tersebut.

Kusnan menambahkan, pihaknya akan sepakat NJOP dan PBB dinaikkan. Syaratnya, PAD Banyuwangi, khususnya sektor pariwisata bisa digenjot maksimal. “ Kalau belum bisa naik, kami minta kenaikan NJOP dan PBB ditunda dulu,” tegasnya.

Menurut Kusnan, di awal tahun, pihaknya sudah mengajak Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menggelar rapat kerja. Tujuannya, memberikan gambaran target PAD di tahun 2018. Sehingga, bisa dipantau terus setiap tiga bulan sekali.

Ketua Asosiasi Kepala Desa Banyuwangi (Askab) Agus Tarmidi juga meminta Pemkab menunda kenaikan NJOP dan PBB. Kades Wonosobo, Kecamatan Srono ini beralasan kenaikan akan memberatkan warga. Sebab, tingkat kemampuan warga di masing-masing desa sangat berbeda. Di tambah lagi, naiknya NJOP bersamaan dengan naiknya sejumlah harga kebutuhan pokok. “ Askab meminta Pemkab menunda kenaikan NJOP dan PBB yang rencananya sebesar 25 persen. Itu akan sangat memberatkan warga,” tegasnya. (udi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here