Awal Tahun, Bapemperda Usulkan Godok Empat Raperda

16
Ruliono. (foto/bb/udi)

Banyuwangi (BisnisBanyuwangi.com) – BADAN Pembentukan Perda (Bapemperda) DPRD Banyuwangi mulai tancap gas menggodok rancangan Perda (raperda). Lembaga ini mengusulkan empat raperda dari dua raperda yang diusulkan eksekutif. Alasannya, menghemat waktu dan efesien anggaran.

Ketua Bapemperda DPRD Banyuwangi Ruliono mengatakan ada dua raperda yang diusulkan Pemkab ke DPRD. Masing-masing perubahan Perda No. 1/1984 tentang Pembentukan PDAM dan perubahan kedua Perda No. 1/2014 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. “ Karena hanya dua raperda, kami usulkan menambah dua raperda lagi yang digodok. Sehingga, lebih efesien dan hemat waktu,” kata Ruliono, pekan lalu.

Dijelaskan, usulan penambahan raperda ini berkaitan dengan   jam kerja empat Komisi di DPRD Banyuwangi. “ Jadi, kalau ada empat raperda, bisa kita bagi langsung dengan empat Komisi yang ada,” jelas politisi Golkar tersebut.

Ruliono menambahkan, pihaknya mengusulkan dua raperda dari eksekutif. Masing-masing, Raperda Tata Kota Rogojampi-Kabat dan Raperda Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IPPT). Menurut Ruliono, dua raperda tersebut sudah ada naskah akademik (NA). Bahkan, sempat dibahas tahun 2016. Namun, belum selesai. “ Kami berpikir jika ada empat raperda yang dibahas, kinerja kami akan lebih efektif,” tegas Ketua DPD II Golkar Banyuwangi tersebut.

Dijelaskan, tahun 2018,  pihaknya mentargetkan pembahasan 19 raperda. Rinciannya, 9 raperda usulan DPRD, sisanya dari pemkab. Mengawali tahun kerja 2018, dua raperda diusulkan pembahasan oleh pemkab. Menurut Ruliono, dari 9 raperda yang diusulkan DPRD, baru satu yang sudah memiliki naskah akademik. “ Raperda yang sudah ada naskah akademik ini akan kita konsultasikan ke Pemprov. Apakah bisa langsung dilakukan pembahasan atau mulai dari awal lagi,” tegasnya.

Selama ini, kata Ruliono, pembahasan raperda terganjal proses fasilitasi di Pemprov. Akibat banyaknya daerah di Jatim yang mengusulkan raperda, membuat pembahasan raperda kerap molor. Sebab, menunggu antrean di provinsi. “ Kalau kami melakukan pembahasan dengan cepat. Tapi, terganjal proses fasilitasi di provinsi,” tegasnya lagi. Karena itu, pihaknya lebih awal mulai menggodok raperda. Termasuk, meminta tambahan raperda yang akan digodok untuk menghemat waktu. (udi)