Kisruh Nasabah BTN Komisi I Panggil OJK dan Pengembang

Fiky Septalinda. (foto/bb/dok)

Banyuwangi (BisnisBanyuwangi.com) – KISRUH nasabah Bank Tabungan Negara (BTN) Banyuwangi memantik reaksi DPRD Banyuwangi. Tak ingin menjadi perseden buruk, Komisi I DPRD Banyuwangi membawa kasus itu ke meja Dewan.

Ketua Komisi I DPRD Banyuwangi Fiky Septalinda mengatakan pihaknya banyak mendapatkan pengaduan terkait “hilangnya” sertifikat perumahan di Perum Garuda Regency, Giri. Agar persoalan tersebut tak melebar, pihaknya meminta para pihak terkait duduk bersama. Mencari solusi. “ Jadi, kami sifatnya mengajak dengar pendapat. Kita carikan solusi. Karena ini menyangkut warga dan perbankan,” kata politisi PDIP ini, Kamis lalu.

Fiky menambahkan, pihaknya meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ikut turun menangani persoalan tersebut. “ OJK kita hadirkan. Jadi, tahu persoalan dan solusinya,” jelas Fiky.

Menurut Fiky, dari keterangan warga yang menjadi korban, kasus ini mencuat ketika warga ingin melunasi cicilan perumahan di BTN Banyuwangi. Anehnya, sertifikat rumah tersebut tidak berada di BTN. Namun, dijadikan jaminan di salah satu Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Tak hanya itu, salah satu nasabah justru ditagih BPR lantaran sertifikatnya dijadikan jaminan. “ Jadi, kasusnya cukup pelik. Ini yang kita carikan solusi,”  tegas wakil rakyat asal Glenmore itu. Sayangnya, pihak BTN dan pengembang belum bisa hadir. Pertemuan lanjutan akan digelar lagi, menghadirkan notaris, pihak BTN dan pengembang.

Sementara itu, Kepala Sub Bagian Pengawasan Perbankan Kantor OJK Jember, Handi mengatakan pihaknya harus melakukan klarifikasi mendalam untuk menyelesikan kasus nasabah BTN tersebut. “  Kami tidak bisa menilai secara lisan. Apakah menyangkut standar operasional prosedur (SOP) atau perbankan,” jelasnya.

Menurutnya, pihak OJK berada di posisi tengah dalam persoalan ini. Artinya, jika ditemukan persoalan, pihaknya memiliki aturan dalam memberikan sanksi. Mulai sanksi denda hingga aturan atau pidana yang menjadi ranah kepolisian.  “ Nanti kita lihat hasil klarifikasi, kasus ini apakah bisa dilanjutkan ke pengawasan langsung,” katanya.

Dijelaskan, persoalan sertifikat ini harus dilihat secara rinci. Apakah aturan internal atau perbankan. “ Bisa saja ada kerjasama BTN dengan pengembang. Nanti, kita lihat seperti apa,” tegasnya. Pihaknya memastikan akan memanggil pihak BTN untuk mengklarfikasi persoalan ini. (udi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here