Smart Kampung Tersisa 24 Desa

73
Kegiatan Smart Kampung di Desa Kampunganyar, Glagah. (foto/bb/ist)

Banyuwangi (BisnisBanyuwangi.com) – PROGRAM Smart Kampung yang digagas Pemkab Banyuwangi ternyata belum tuntas. Hingga tahun 2018, masih tersisa 24 desa yang belum menggelar program bergengsi tersebut.

Ketua Asosiasi Kepala Desa Banyuwangi (ASKAB) Agus Tarmizi meminta para anggotanya yang belum menggelar program Smart Kampung segera mengejar ketertinggalan tersebut. Menurutnya, Smart Kampung cukup membantu dalam memberikan pelayanan publik bagi warga. “ Warga – warga kami  sudah merasakan manfaatnya. Bahkan, banyak desa yang membuka pelayanan malam hari,” kata Kades Wonosobo, Kecamatan Srono ini, pekan lalu.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Banyuwangi Zen Kostolani menjelaskan 24 desa yang belum maksimal menerapkan Smart Kampung dipicu sejumlah kendala. Salah satunya, terbatasnya sambungan internet akbat belum teraliri fiber optik. “ Kami targetkan, tahun ini semua desa teraliri fiber optik,” tegasnya.

Hasil evaluasi Pemkab Banyuwangi, dari 217 desa/kelurahan, masih ada yang belum maksimal menggelar program Smart Kampung. Rinciannya, 95 desa (44%) berada pada tahap kategori maju untuk pelaksanaan Smart Kampung, 98 desa (45%) tahap berkembang, dan sisanya 24 desa (11%) dalam tahap kurang. “Ini masih sisa 11%, harus bisa yang kategori kurang ini naik jadi kategori berkembang. Kita gotong royong bersama kembangkan ini,” kata Bupati Anas. Menurutnya, Smart Kampung adalah program pengembangan desa dari berbagai sektor dengan bantuan teknologi informasi (TI). Ada tujuh kriteria ”Smart Kampung”, yaitu pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi, pelayanan kesehatan, pengembangan pendidikan dan seni-budaya, peningkatan SDM, pengentasan kemiskinan, dan melek informasi hukum. “Semua itu ditopang TI,” jelas Anas. Bagi desa yang Smart Kampungnya maju berarti ketujuh indikator tersebut dipenuhi dengan maksimal.

Lewat program Smart Kampung, sejumlah pelayanan publik bisa dilakukan cukup di level desa. Misalnya pengurusan Surat Pernyataan Miskin (SPM) untuk akses pelayanan kesehatan. Dahulu, warga mengurus hingga ke kabupaten, kini cukup diurus di desa. Proses surat keterangan yang dulu memakan waktu berhari-hari, kini lebih singkat hanya beberapa jam. Selain itu, kantor-kantor desa menjadi pusat beragam aktivitas publik, mulai dari kesenian hingga pendidikan.”Smart Kampung ini juga media untuk memicu desa lebih kreatif. Kini di desa-desa telah banyak program inovatif, misalkan ambulans desa, warung untuk warga miskin, bedah rumah warga miskin yang dibiayai desa, hingga antusiasme desa untuk menggelar tradisi dan menggarap potensi desanya sebagai atraksi dan destinasi wisata,” pungkasnya. (udi)