2017, Dewan Nunggak Empat Raperda

10
Ruliono. (foto/bb/dok)

Banyuwangi (BisnisBanyuwangi.com) – KINERJA DPRD Banyuwangi menggodok rancangan perda (raperda) di tahun 2017, tampaknya belum maksimal. Buktinya, dari 33 raperda yang ditargetkan, tersisa empat raperda yang belum rampung. Akibatnya, empat produk hukum daerah tersebut terpaksa masuk dalam program legeslasi daerah (prolegda) 2018. Salah satu tak optimalnya pembahasan raperda lantaran terganjal masa fasilitasi di Pemprov Jawa Timur.

Ketua Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) DPRD Banyuwangi Ruliono menegaskan di tahun 2018, pihaknya sudah menetapkan 19 raperda. Dari jumlah ini, 9 diantaranya raperda usulan DPRD. Dari sekian raperda, kata dia, empat diantaranya sisa di tahun 2017.

Empat raperda itu masing-masing, Raperda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Strategis Bandara Banyuwangi, Raperda RDTR kota Rogojampi, Raperda RDTR Kota Kabat dan Raperda Irigasi. “ Total ada 19 Raperda akan kita godok di tahun 2018. Kita akan agendakan dulu di Badan Musyawarah (Banmus),” kata Ruliono, Selasa pekan lalu.

Politisi Golkar ini menambahkan hasil Banmus akan menjadi acuan bagi Bapempeda untuk membahas urutan raperda. “ Jadi, kita tentukan dulu dalam Banmus. Hasilnya, kita laksanakan raperda mana yang pertama digodok, termasuk membentuk panitia khusus (pansus),” jelasnya.

Menurut Ruliono, di tahun 2017, raperda sudah banyak yang selesai digodok. Namun, terganjal masa fasilitasi di Pemprov Jawa Timur. Sebab, Banyuwangi harus antre bersama 38 kabupaten/kota di Jawa Timur ketika memasukan raperda ke pemprov. “ Ini yang terkadang membuat pembahasan raperda bisa lama,” ujarnya. Karena itu, di awal tahun, pihaknya akan mulai tancap gas membahasa raperda yang sudah ditetapkan bersama eksekutif.

Selain raperda tahun 2017, ada juga raperda sisa tahun 2016 yang dilanjutkan pembahasannya di tahun 2018. Yakni, Raperda Pemanfaatan Tanah. Selama ini, kata Ruliono, belum ada kesepahaman antara DPRD dan pemkab terkait luas tanah dan nominalnya. Sehingga, harus dilanjutkan lagi pembahasannya. ” Tahun 2018 ini kita masukkan dalam program pembentukan Perda,” jelas Ruliono.

Pihaknya optimis, dari 19 raperda yang ditartegkan bisa selesai dilakukan pembahasan. Apalagi, tahun 2017, penyelesaian Perda bisa mencapai 70 persen. Tahun sebelumnya, hanya sekitar 30 persen. (udi)