Komisi III Desak Pemkab Tegas Soal PAD

32
Kusnan Abadi. (foto/bb/dok)

Banyuwangi (BisnisBanyuwangi.com) – PENDAPATAN Asli Daerah (PAD) terus mendapat sorotan DPRD Banyuwangi. Di awal tahun, Dewan kembali mengingatkan Pemkab bisa menggenjot PAD. Apalagi, di tahun 2017, dari target yang ditetapkan Rp 460 miliar, hanya tercapai sekitar 80 persen.

Ketua Komisi III DPRD Banyuwangi, Kusnan Abadi berharap Pemkab bisa tegas dengan persoalan PAD. Artinya, berbagai potensi yang ada harus digarap maksimal. Politisi PKB ini mencontohkan sektor jasa perhotelan. Jumlah kunjungan wisatawan terus meningkat di Banyuwangi. Tentutnya, kata dia, membutuhkan hunian hotel. Karena itu, penarikan pajak 10 persen dari sektor hotel harus benar-benar dikawal. “ Di awal tahun ini, kami mulai mengingatkan eksekutif. PAD harus tercapai. Ini demi kemandirian keuangan daerah. Sebab, Banyuwangi punya potensi untuk itu,” kata Kusnan, pekan lalu.

Dijelaskan, di tahun 2017,  retribusi PAD dari sektor hotel hanya sekitar Rp 10 miliar. Padahal, jika melihat kondisi tingkat hunian hotel di Banyuwangi, seharusnya bisa lebih dari itu. “ Karena itu, sejak awal kita mengusulkan penggunaan tax monitor. Jadi, kita punya data pasti tagihan pajak untuk PAD,” jelas Kusnan. Dia mencontohkan Kabupaten Badung, Bali yang sukses mendapatkan PAD melebihi kebutuhan daerahnya. PAD itu kata dia hanya dari sektor hotel. Pihaknya berharap, pemkab tidak hanya mengejar kemudahan proses pembayaran retribusi dari wajib pajak. Tapi, harus memiliki data valid terkait jumlah retribusi yang harus diterima. “ Data ini bisa kita kantongi jika ada tax monitor di setiap hotel,” tegasnya.

Kusnan menambahkan, selain hotel, jasa kuliner di Banyuwangi juga cukup ramai. Tahun 2017, retribusi jasa kuliner mencapai Rp 11 miliar. “ Kita optimis, jika dikawal penuh, pasti bisa lebih dari itu,” ujarnya. Karena itu, pihaknya sudah lama mengusulkan adanya reward dan punishment bagi para wajib pajak yang taat dan nakal. Reward kata dia bisa diwujudkan dengan pemasangan poster ucapan terima kasih dari pemkab. Sehingga, akan memacu wajib pajak lain. Sebaliknya, punishment diberikan kepada oknum wajib pajak yang nakal. “ Kalau wajib pajak kita pasangi poster yang isinya tak taat pajak, pasti akan malu. Ini menjadi cara jitu mendorong wajib pajak tak nakal,” imbuh Kusnan. Menurutnya, Pemkab memiliki hak menarik 10 persen pajak retribusi. Sebab, pajak itu sudah dititipkan konsumen melalui wajib pajak. Kenyataanya, kata dia, banyak oknum wajib pajak yang kurang terbuka. Sehingga, retribusi yang disetorkan terkesan kurang rialistis.

Tahun 2018, kata Kusnan, PAD Banyuwangi ditargetkan mencapai Rp 527 miliar. Karena itu, sejak awal tahun, pihaknya mengingatkan pemkab bisa meraih target itu. Pihaknya juga akan berkala mengajak satuan kerja terkait untuk mengawasi perolehan PAD setiap tiga bulan sekali. Sehingga, bisa diketahui berapa nilai PAD yang sudah terambil oleh pemkab. (udi)