Pengembang Wajib Kendalikan Tata Ruang Daerah

21
Proyek perumahan. (foto/bb/dok)

Banyuwangi – LAJU pembangunan perumahan di Banyuwangi kian subur. Dampaknya, tata ruang daerah terancam. Terkait kondisi ini, para pengembang diwajibkan ikut mengendalikan tata ruang. Sehingga, peruntukan lahan tiak semrawtut. Selain itu, pengembang wajib ikut menjaga infrastruktur yang sudah dibangun pemerintah.

”Pengembang perumahan ini ada beberapa tantangan. Pertama, bank tanah. Bagaimana manajemen bank tanah dilakukan dengan baik agar produknya bisa menarik di pasar dengan harga kompetitif. Yang kedua, perencanaan dan pengendalian tata ruang,” ujar Bupati Banyuwangi Abdulah Azwar Anas disela pelantikan dan pengukuhan pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Pengembang Perumahan Seluruh Indonesia (Apersi) Banyuwangi, Kamis pekan lalu.

Tantangan soal tata ruang, sambung Anas, adalah integrasi perumahan dengan fasilitas publik. Kondisi ini, kata dia, memerlukan kolaborasi pengembang dan pemerintah daerah. Dia mencontohkan, bagaimana lokasi perumahan mudah dijangkau bagi transportasi umum, khususnya bagi yang pasarnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

”Juga terkait air bersih, apakah dengan mudah didapatkan. Ini perlu duduk bersama. Maka saya berharap asosiasi pengembang mau dilibatkan dan berkolaborasi dalam pengendalian dan perencanaan tata ruang,” jelasnya. Kerjasama ini, kata dia, sebagai wujud terima kasih Pemkab ke pengembang yang membantu penyediaan hunian bagi rakyat.

Dengan kolaborasi itu, Anas yakin Banyuwangi tetap menjadi lokasi hunian yang nyaman. Serta prospektif bagi bisnis properti di tengah berbagai tantangan ekonomi. ”Jangan lupa penuhi janji saat memasarkan produk,” pesan Anas.

Menurut Anas, aspek tata ruang dalam pengembangan daerah sangat penting agar daerah tidak semrawut. Misalnya, Pemkab Banyuwangi melakukan pengendalian ketat di kawasan Bandara Banyuwangi dengan tidak menerbitkan izin mendirikan bangunan (IMB) baru. Pemerintah daerah ingin menjaga kawasan bandara tetap hijau sebagai ciri khas Banyuwangi yang merupakan destinasi wisata.

”Nah. dalam contoh seperti itu, jangan nanti pengusaha beli tanah, kemudian protes karena IMB tidak keluar karena memang di sekitar bandara tidak boleh dikembangkan jadi ruko-ruko atau perumahan,” jelasnya.

Dia menambahkan, pengaturan tata ruang bertujuan mengatur dan menata investasi. Jika tidak diatur, timbul persaingan tidak sehat antar-pengusaha. Maka tugas pemerintah sebagai regulator adalah mengatur keseimbangan. ”Di sisi lain, pemerintah juga membangun infrastruktur seperti jalan, bandara, hingga fasilitas sosial-pendidikan. Jadi kita saling sinergi,” imbuhnya. Para pengembang juga disemangati ikut mensukseskan program sejuta rumah yang dicanangkan Presiden Jokowi. (udi)