Perda Janur Disahkan Buka Pos Pengawasan di Ketapang

43
Siti Mafrochatin Ni'mah. (foto/bb/dok)

PERDA Perlindungan Tanaman Kelapa yang biasa dikenal dengan Perda Janur akhirnya resmi berlaku. Untuk mengawal Perda ini, Pemkab akan membuka pos pengawasan pengiriman janur di Pelabuhan Ketapang. Tujuannya, mengawasi pengiriman janur yang marak dari Banyuwangi. “ Perda ini hasil inisiatif DPRD. Dewan juga mengusulkan pembuatan pos khusus pengawasan janur di Ketapang. Nanti, akan kita tindak lanjuti,” kata Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, pekan lalu.

Menurut Anas, Perda Janur akan menjadi payung hukum perlindungan tanaman kelapa. Apalagi, sanksinya juga sangat berat. “ Selama ini memang banyak keluhan pencurian janur. Dengan Perda ini, sanksinya akan dipertegas dan berat,” kelas Anas. Pihaknya juga akan mendorong Satpol PP dengan bantuan aparat keamanan mengawal pelaksanaan Perda ini. Terutama, pengawasan pengambilan janur mulai dari tingkat desa. Harapannya, dengan Perda ini, produksi kelapa di Banyuwangi bisa makin bergeliat.

Dalam Perda ini, pengambilan janur diatur ketat. Setiap pengambilan janur wajib mengantongi izin berlapis. Mulai  pemilik janur hingga camat. Jika tidak, bisa didenda Rp 50 juta atau pidana kurungan 6 bulan. Selain janur, larangan juga berlaku bagi pengambilan batang kelapa produktif.

” Jadi, tanaman kelapa tak dibenarkan diambil janur dan batang yang produktif. Kecuali untuk kepentingan adat dan keagamaan di Banyuwangi,” kata Ketua Pansus Raperda Perlindungan Tanaman Kelapa DPRD Banyuwangi, Siti Mafrochatin Ni’mah, belum lama ini.

Ditambahkan, setiap pengambilan janur dan batang kelapa harus memiliki izin tertulis dari pemilik, dan  kepala desa setempat serta camat.  ” Ini untuk menghindari pencurian janur,” jelas politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini. Tujuan lainnya menghindari pengambilan janur secara liar. Tak kalah penting, setiap badan atau perorangan dilarang mengambil janur atau pelepah pisang tanpa izin, kecuali miliknya sendiri. Perda ini mengakomodir keinginan petani kelapa yang kerap mengeluhkan pencurian janur.

Selain mengatur pengambilan janur, Perda ini mewajibkan Pemkab Banyuwangi membentuk tim pengawasan dan pembinaan tanaman kelapa. Tim ini di bawah kendali Bupati. Tekhnisnya di bawah naungan Dinas Pertanian Kabupaten. “Tim ini dibentuk melalui SK Bupati. Tugasnya, melakukan pengawasan dan pembinaan para petani tanaman kelapa,” ujarnya.

Revisi Perda Janur merupakan inisiatif dari DPRD setempat. Inspirasinya, akibat menurunnya produksi kelapa di Banyuwangi. Data di tahun 2011, produksi kelapa di Banyuwangi mencapai sekitar 132.000 ton. Di tahun 2016, anjlok tajam, tersisa sekitar Rp 72.000 ton. Salah satu pemicunya, tingginya pengambilan janur secara liar. (udi)