Jelang Tutup Tahun, PAD Belum Optimal

24
Kusnan Abadi. (foto/bb/dok)

Banyuwangi – MENJELANG akhir tahun, DPRD Banyuwangi, Jawa Timur tetap gencar memelototi hasil kinerja Pemkab setempat. Terutama, perolehan pendapatan asli daerah (PAD). Hasilnya, ditemukan delapan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang dinilai masih minim meraup PAD. Dari target yang ditentukan di tahun 2017, beberapa SKPD belum  mencapai perolehan 100 persen.  Secara umum, hingga 11 Desember 2017, perolehan PAD yang diperoleh Pemkab Banyuwangi baru 76,23 persen, dari target Rp 460 miliar. ”  Kita menyayangkan, menjelang akhir tahun PAD kita masih belum maksimal,” kata Ketua Komisi III DPRD Banyuwangi, Selasa pekan lalu.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini menjelaskan dari sejumlah SKPD baru tiga yang bisa mencapai PAD 100 persen. Itupun, nilainya hanya ratusan juta rupiah. Tiga SKPD itu masing-masing Dinas Pendidikan, Dinas Koperasi dan UMKM dan Dinas Pertanian.

Kusnan mempertanyakan sejumlah dinas yang idealnya bisa melimpah PAD, justru belum maksimal. Salah satunya, Dinas Pariwisata. Menurutnya, angka kunjungan wisatawan di Banyuwangi terus meningkat. Bahkan, hingga Oktober 2017, kunjungan wisatawan ke Banyuwangi tembus 4,3 juta. ” Idealnya, mereka berbelanja di Banyuwangi. Mulai hotel hingga restoran. Bahkan, faktanya, susah mencari hotel di Banyuwangi akibat tingginya wisatawan,” tegas Kusnan.

Wisatawan ini, kata dia, mulai regional, nasional hingga wisatawan asing. Idealnya, mampu menyumbangkan penghasilan ke daerah. Nyatanya, kata Kusnan, PAD dari Dinas Pariwisata baru mencapai 64,94 persen, dari target Rp 29 miliar.

SKPD lain yang masin minim PAD masing-masing Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) 59,71 persen, Dinas Kesehatan 77,10 persen, RSUD Genteng 71,61 persen, Dinas Perhubungan 78,46 persen, Dinas Penanaman Modal 63,59 persen dan Dinas Pemuda dan Olahraga 41,81 persen. Pihaknya merasa kecewa dengan belum maksimalnya perolehan PAD. Menurutnya, kondisi ini dipicu kinerja SKPD yang belum optimal. ” Saya tidak bicara soal kebocoran, tapi kinerja. Sejak awal kita sudah sarankan memiliki tax monitor sendiri, tapi justru menyewa ke pihak ketiga,” sesalnya.

Menurut Kusnan, sewa tax monitor ini justru lebih mahal. Sebulan per alat Rp 1,3 juta. Padahal, jika membeli peralatan sendiri lebih murah. Server hanya sekitar Rp 50 juta dan perangkat sekitar Rp 10 juta per biji. Operator kata Kusnan bisa mengangkat tenaga harian lepas atau menyekolahkan pegawai Pemkab. ” Kalau sewa lebih mahal, setahun sekitar Rp 14 juta. Sehingga, kurang efesien, ” jelasnya.

Kusnan menambahkan potensi PAD di Banyuwangi sejatinya sangat besar. Namun, lantaran kinerja penarikan PAD kurang optimal, perolehan masih minim. Padahal, tutup tahun tinggal sekitar 18 hari. Namun, PAD banyak yang belum optimal. Terkait kondisi ini pihaknya memanggil 8 satker yang dinilai belum optimal. “Kita minta keterangan, apa penyebabnya. Termasuk kita mencari solusinya,” kata Kusnan. Pemanggilan ini kata dia selain meminta keterangan, juga mendengarkan program masing-masing SKPD untuk meraih PAD sesuai target di tahun 2018.

Menurut Kusnan, PAD menjadi ujung tombak pembiayaan daerah. Ketika PAD meningkat dan sesuai target, pembiayaan daerah untuk pembangunan masyarakat ikut naik. Sehingga, pihaknya terus menggenjot agar potensi PAD bisa digarap maksimal. ” Ini sesuai fungsi kontrol kita di anggaran,” pungkas Kusnan. (udi)