Dewan Buka Pos Keluhan PPDB

89
Ketua Komisi IV DPRD Banyuwangi, Ahmad Taufik (foto/BB/udi)

PENERIMAAN Peserta Didik Baru (PPDB) yang berbeda dari tahun sebelumnya, membuat DPRD Banyuwangi ikut turun tangan. Ketua Komisi IV DPRD Banyuwangi, Ahmad Taufik menegaskan sejak awal PPDB, pihaknya langsung turun ke sejumlah sekolah untuk menggelar sidak. Fokusnya, mengawasi proses PPDB, baik cara manual maupun online.

“Tahun ini, sistem PPDB sedikit berbeda. Pakai online, ada sistem zonasi juga. Kita tak ingin masyarakat diresahkan dengan kondisi ini, lalu muncul protes,” kata politisi PKB ini, pekan lalu.

Hasil sidak, kata Taufik, belum ditemukan keluhan maupun protes. Artinya, seluruhnya berjalan lancar. Baik tingkatan SD hingga SMA/SMK. Meski begitu, pihaknya tetap akan memantau terus proses PPDB. “Jika ada keluhan, silahkan mengadu ke DPRD. Kami akan tindak lanjuti dan dicarikan solusinya,”kata Taufik.

Dijelaskan, aturan terbaru PPDB memang berbeda. Salah satunya, ada sistem zonasi dan jalur online. Pihaknya khawatir, masyarakat yang belum paham akan merasa terbebani. Sehingga, dibutuhkan pemahaman. Sejauh ini, kata dia, sistem zonasi juga belum mendapatkan hambatan dalam PPDB. Artinya, lanjut Taufik, sistem terbaru ini bisa diterima masyarakat. Lalu, menjadi pengalaman para orang tua untuk mendorong anaknya belajar. Sehingga, saat PPDB tak kelimpungan mendapatkan nilai rendah. Gagal masuk ke sekolah favorit.

Meski PPDB berjalan lancar, kata Taufik, pihakanya akan mengajak instansi terkait PPDB untuk menggelar raker. Tujuannya, mengevaluasi hasil PPDB dan program pendidikan ke depan. Apalagi, pengelolaan SMA/SMK mulai tahun ini tak lagi menjadi wewenang daerah. Melainkan ditarik ke provinsi. Sehingga, pihaknya ingin melihat program kerja jajaran Pendidikan Cabang Banyuwangi. “Ini yang akan kita ketahui. Bagaimana program kerjanya dan apa saja,” jelasnya. Persoalan pendidikan, kata dia, menjadi fokus pemantauan. Sebab, menyangkut masa depan dan kualitas belajar anak-anak di Banyuwangi. (udi)