Bapemperda Targetkan 33 Raperda

Ketua Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) DPRD Banyuwangi Ruliono (foto/BB/udi)

JAJARAN DPRD Banyuwangi terus bekerja keras merampungkan sejumlah rancangan Perda (Raperda). Di tahun 2017, sedikitnya 33 Raperda dijadwalkan bisa diundangkan. Dari sekian Raperda, salah satunya revisi Raperda Hak-hak keuangan pimpinan dan anggota DPRD.

Ketua Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) DPRD Banyuwangi Ruliono menjelaskan awalnya ada 32 Raperda yang masuk di lembaganya. Namun, belakangan bertambah satu Raperda lagi. Ini akibat diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 18/2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi¬† Pimpinan dan Anggota DPRD, revisi PP No. 24 /2004. “Setelah PP itu diundangkan, kami yang didaerah harus menyesuaikannya, maksimal tiga bulan harus ada Perda,”tegas Ketua DPD Golkar Banyuwangi ini, pekan lalu.

Dijelaskan, dari 33 Raperda yang dijadwalkan, 15 Raperda merupakan usulan DPRD, sisanya 18 Raperda usulan dari eksekutif¬† (Pemkab). Dari jumlah ini, 7 Perda sudah disahkan. Lalu, 1 Raperda masih tahap fasilitasi di Pemprov Jatim. Yakni, Raperda Perlidungan Budaya dan Adat Banyuwangi. Menurut Ruliono, fasilitas di Pemprov Jatim selalu membutuhkan waktu lama. Sebab, banyak daerah di Jatim yang melakukan hal serupa. Sehingga, harus menunggu antrean. ” Bayangkan, di Jatim ada 38 kabupaten/kota. Jadi, harus menunggu lumayan lama,” jelasnya.

Sementara itu, dua Raperda, masing-masing Raperda Rentenir¬† dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi tak bisa dilanjutkan pembahasannya. ” Hasil fasilitasi, Raperda itu tak bisa dilanjutkan. Sebab, dua urusan dalam Raperda itu berbenturan dengan UU,” jelasnya. Meski begitu, secara administrasi pembahasan dua Raperda itu tak ada masalah. Sebab, pembahasannya sudah sampai tuntas. Nantinya, Ketua Pansus dua Raperda itu akan dipanggil, lalu membuat berita acara. Hal ini sebagai bukti pertanggungjawaban penggunaan anggaran dalam penyusunan Raperda.

Selain itu, ada 4 Raperda lagi yang masih dalam tahap pembahasan. Masing-masing RAperda Sumberdaya Air, Raperda Lahan Pertanian, Raperda Perlindungan TKI dan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2016. ” Semuanya akan kita kebut dan harus rampung di tahun 2017,” imbuh Ruliono. Terakhir, ada enam Raperda yang akan segera diajukan. Salah satunya, Raperda Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Banyuwangi. (udi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here